Jasa Pemeriksaan Dan Penyelidikan Pajak

image

Jasa Pemeriksaan Dan Penyelidikan Pajak

Dari uraian di atas terlihat bahwa pemeriksaan merupakan mekanisme bagi aparat pajak untuk mengetahui berapa besar pajak yang terhutang dan membandingkannya dengan berapa jumlah yang sudah disetorkan. Untuk kemudian, selisih ini digunakan sebagai dasar penerbitan SKP-KB atau SKP-KBT.
Menurut Pasal 1 Undang-Undang KUP, pemeriksaan dapat didefinisikan sebagai:
Serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan peraturan. Dengan prinsif self assessment  seharusnya wajib pajak hanya akan diperiksa sepanjang terdapat  indikasi awal bahwa terjadi kekurangan pajak atau kekebihan pajak. Misalnya dengan adanya permintaan pengembalian kelebihan pajak yang sudah dibayar. 
Dengan adanya surat ini, sebelum memutuskan untuk mengabulkan atau menolak, perlu diadakan pemeriksaan. Atau sebab lain karena adanya data tambahan yang dimiliki oleh aparat pajak yang menunjukkan bahwa pajak yang dibayar setiap masa jauh lebih kecil daripada yang  seharusnya. Hal-hal ini merupakan indikasi awal yang dapat digunakan untuk menguji kembali angka yang dihitung dan disajikan oleh wajib pajak.

Namun, pada kenyataannya, tidaklah demikian. Sejalan dengan peningkatan peranan pajak dalam pembiayaan pembangunan dan operasional negara maka pajak memiliki  target  penerimaan yang harus dicapai. Jumlah ini semakin tinggi setiap tahun dan setiap Kantor Pelayanan Pajak dibebankan target penerimaan pajak yang harus dicapainya.
Dalam tataran yang lebih tinggi lagi beberapa Kantor Pelayanan Pajak dikoordinasikan oleh Kantor wilayah memiliki target penerimaan yang merupakan jumlah dari target  masing-masing KPP di bawahnya. 

Sebagaiman target, tentu pencapaiannya merupakan prioritas utama dari aparat. Sedemikian rupa, hingga kini fungsi pemeriksaan “bergeser” menjadi sarana untuk memastikan penerimaan pajak yang sebesar-besarnya untuk memenuhi target. Dengan demikian, bukan hal yang aneh bila suatu perusahaan atau wajib pajak mengalami diperiksa aparat pajak setiap tahun.

Wajib pajak yang taat dapat dilihat salah satunya dari hasil akhir pemeriksaan pajak. Bila ternyata jumlah pajak yang dibayarkannya kurang lebih sama dengan hasil pemeriksaan maka dapat diambil kesimpulan bahwa Wajib Pajak demikian adalah wajib pajak yang taat. Sudah selayaknya pemeriksaan yang berikutnya harus dilakukan dalam interval waktu yang lebih panjang. Misalnya, sekali dalam 5 (lima) tahun buku. 
Tetapi, pada kenyataannya, tidak demikian. Wajib Pajak besar, wajib pajak yang menyatakan dirinya rugi akan mendapatkan prioritas untuk diperiksa. Segera sesudah mereka memasukkan laporan tahunannya ke KPP maka pemeriksaaan segera akan dimulai. Bahkan, setiap tahun ia akan mengalami pemeriksaan seperti ini.

Dari praktik di atas tadi, beberapa ahli kemudian menggugat prisip self assessment tidak dijalankan dengan sempurna karena wajib pajak yang taat maupun tidak diperlakukan sama dalam rangka menjaring  jumlah pajak yang lebih banyak guna pemenuhan target penerimaan.

 

HUBUNGI KAMI :

Hotline : (021) 22085079

Call/WA : 0818 0808 0605 (Ikhwan)

CAll/SMS : 0812 1009 8812/ 0812 1009 8813

Email:  kjaashadi@gmail.com;

info@kjaashadi.com

Tue, 2 Oct 2018 @11:31

Copyright © 2019 KJA ASHADI DAN REKAN · All Rights Reserved
powered by sitekno